Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 35/PID/AN/2006/PN BDG MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Lawrentus Hutagaol - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI NO.372.K/PID/2003 MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH UKMAN SUTARYAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT AL IHSAN

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Dian Kartika Sari - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Edi Rahman - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Aman Sembiring M, S.H.,M.H. - Barris Michael I

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP DELAPAN DEBITOR BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DENGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ahmad Faiz - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MALPRAKTIK DAN RESIKO MEDIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TENTANG KESEHATAN

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rika Puspita - Wanodyo sulityani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERGESERAN MAKNA RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Bunga Anggunie - H. Syarif A. Barmawi, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 104/PID/2010/PT.DKI MENGENAI MEMBUAT ATAU MENGGANDAKAN VCD/DVD PORNOGRAFI ANAK

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Frida Yunia - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Andri Koswara - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MA RI NO.223K/PID/2002 DALAM HAL JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENAFSIRKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PADA KANTOR CATATAN SIPIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Lies Sulistiani, S.H.,M.H. - Teuku Arya P.L

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 35/PID/AN/2006/PN BDG MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI NO.372.K/PID/2003 MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH UKMAN SUTARYAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT AL IHSAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP DELAPAN DEBITOR BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DENGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MALPRAKTIK DAN RESIKO MEDIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TENTANG KESEHATAN

PERGESERAN MAKNA RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 104/PID/2010/PT.DKI MENGENAI MEMBUAT ATAU MENGGANDAKAN VCD/DVD PORNOGRAFI ANAK

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MA RI NO.223K/PID/2002 DALAM HAL JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENAFSIRKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PADA KANTOR CATATAN SIPIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi